Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengambil langkah signifikan dalam memajukan ekosistem pembayaran digital di Indonesia dengan menggratiskan biaya layanan transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di sektor layanan umum. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 14 Maret 2025 dan mencakup sektor-sektor penting seperti rumah sakit, transportasi publik, dan tempat wisata. Upaya ini bertujuan untuk mendukung transformasi digital serta meningkatkan kenyamanan dan efisiensi transaksi masyarakat, Kamis, 20 Februari 2025.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, menjelaskan dalam sebuah konferensi pers bahwa kebijakan ini merupakan salah satu upaya BI untuk mendorong masyarakat beralih ke sistem pembayaran digital yang lebih efisien. "Kami ingin masyarakat merasakan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, terutama di sektor-sektor yang sangat vital seperti layanan kesehatan dan transportasi. Dengan menggratiskan biaya QRIS di sektor ini, kami berharap dapat mendorong penggunaan pembayaran digital yang lebih luas," ujarnya.
Peningkatan efisiensi dalam pembayaran di sektor layanan publik menjadi perhatian utama Bank Indonesia. Dengan menggratiskan biaya transaksi QRIS, BI berharap dapat mengurangi beban biaya bagi masyarakat sekaligus mempercepat adopsi teknologi pembayaran digital di tanah air. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat infrastruktur digital dan menciptakan ekosistem keuangan inklusif.
Selain menggratiskan biaya transaksi, BI juga meluncurkan QRIS Tap, sebuah inovasi terbaru untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, terutama saat menggunakan fasilitas transportasi umum. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran hanya dengan menyentuhkan perangkat mereka pada terminal pembayaran yang mendukung QRIS Tap. Dengan demikian, proses transaksi menjadi lebih cepat dan praktis.
"Peluncuran QRIS Tap akan menjadi game-changer dalam sistem pembayaran digital, terutama di sektor transportasi umum. Proses pembayaran yang cepat dan efisien ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna serta mengurangi waktu antrian," tambah Erwin.
Kebijakan ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk operator transportasi umum dan pengelola fasilitas publik. Direktur Utama PT Transjakarta, Sardjono Jhony Tjitrokusumo, menuturkan, "Kami sangat mendukung inisiatif Bank Indonesia ini. Dengan adanya QRIS Tap, kami berharap dapat memfasilitasi perjalanan yang lebih lancar bagi pengguna transportasi umum. Ini sejalan dengan misi kami untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih baik."
Tidak hanya di sektor transportasi, pengelola rumah sakit juga menyambut baik langkah ini. Diharapkan dengan dihapuskannya biaya transaksi QRIS, beban administrasi bisa berkurang dan memungkinkan rumah sakit untuk fokus pada peningkatan pelayanan medis.
Di sektor pariwisata, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menikmati destinasi wisata di Indonesia. Dengan transaksi yang lebih mudah dan tanpa biaya tambahan, pengalaman wisata diharapkan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan.
Analis keuangan, Rizal Putra, menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. "Menggratiskan biaya transaksi QRIS di layanan publik tidak hanya meningkatkan adopsi teknologi digital, tetapi juga mendorong partisipasi ekonomi yang lebih luas dari masyarakat. Ini adalah langkah kecil dengan dampak yang besar," jelas Rizal.
Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, penggratisan biaya transaksi QRIS dan peluncuran QRIS Tap diharapkan dapat menjadi katalisator perubahan di masyarakat. Bank Indonesia optimis bahwa upaya ini akan mempercepat transformasi digital dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam inovasi pembayaran digital di kawasan Asia Tenggara.
Lebih lanjut, Bank Indonesia juga mengimbau kepada seluruh pelaku usaha di sektor layanan publik untuk segera menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan demi menyukseskan implementasi QRIS dan QRIS Tap. Diharapkan, seluruh pihak dapat bekerjasama memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan ini demi kemajuan bersama.
Sejalan dengan perkembangan ini, masyarakat diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan teknologi pembayaran terbaru agar dapat merasakan manfaatnya secara maksimal. Dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat perubahan ke arah yang lebih modern dan efisien dalam sistem pembayaran nasional.