JAKARTA - Upaya pemerintah memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah kembali diperkuat pada tahun depan. Program bedah rumah yang selama ini menjadi salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan rakyat akan diperluas secara signifikan, menyasar ratusan ribu rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa perbaikan rumah rakyat tidak lagi bersifat sporadis, melainkan dirancang sebagai agenda besar nasional. Dengan dukungan anggaran yang meningkat tajam, pemerintah menargetkan pemerataan bantuan renovasi rumah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Anggaran Perumahan Meningkat Tajam Tahun Depan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan perluasan program bedah rumah akan dilakukan pada tahun 2026. Target renovasi rumah meningkat drastis dibandingkan tahun berjalan, seiring dengan kenaikan anggaran sektor perumahan yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Menteri PUPR Maruarar Sirait saat menghadiri akad massal 50.030 unit rumah subsidi skema Kredit Perumahan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
“Ada 26,9 juta rumah rakyat yang punya rumah, tapi tidak layak huni. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih teman-teman DPR menaikkan tahun ini hanya 45.000 tahun depan 400.000. Naiknya 8 kali lipat,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar.
Program Bedah Rumah Jadi Prioritas Utama
Kenaikan target tersebut tidak terlepas dari lonjakan anggaran perumahan yang mencapai Rp 10 triliun pada tahun depan, meningkat dari sebelumnya Rp 5 triliun. Maruarar menyebut, sekitar 80 persen dari total anggaran tersebut akan dialokasikan langsung untuk kepentingan rakyat, khususnya melalui program bedah rumah.
“Anggaran kami Bapak naikkan, dari Rp 5 triliun tahun ini, tahun depan Rp 10 triliun lebih. Terima kasih, Pak. Dan 80 persen anggaran kami buat rakyat melalui program Bedah Rumah,” ujar Maruarar.
Menurutnya, fokus pada renovasi rumah rakyat menjadi langkah strategis karena persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi masalah besar di Indonesia. Program bedah rumah dinilai sebagai solusi langsung yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa harus menunggu pembangunan rumah baru.
Banyak Daerah Belum Pernah Tersentuh Program
Maruarar mengungkapkan, selama ini pelaksanaan program bedah rumah belum merata. Sepanjang tahun 2025, tercatat masih ada ratusan daerah yang belum mendapatkan manfaat dari program tersebut.
“Tahun ini ada 222 kabupaten/kota yang tidak ada program Bedah Rumah. Bahkan dalam lima tahun terakhir, ada 22 kabupaten yang tidak pernah mendapatkannya,” ujar dia.
Kondisi ini menjadi salah satu alasan utama pemerintah memperluas jangkauan program pada tahun depan. Dengan tambahan anggaran, pemerintah berharap tidak ada lagi daerah yang tertinggal dalam akses bantuan perbaikan rumah, terutama wilayah dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi.
Menjawab Kebutuhan Rumah Layak Huni Rakyat
Peningkatan skala program bedah rumah diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Data Kementerian PUPR menunjukkan masih terdapat 26,9 juta rumah di Indonesia yang ditempati pemiliknya, tetapi berada dalam kondisi tidak layak huni.
Menurut Maruarar, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut aspek kesehatan, keselamatan, dan martabat hidup masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan anggaran dan target renovasi menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempercepat penanganan persoalan perumahan.
Dengan target renovasi mencapai 400.000 unit rumah pada tahun depan, pemerintah berharap kualitas hunian rakyat dapat meningkat secara signifikan. Program ini sekaligus diharapkan menjadi pendorong pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan kualitas hidup antarwilayah.