Jakarta – Dalam upaya mempersempit kesenjangan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Bali, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggiatkan berbagai strategi edukasi dan kolaborasi. Inisiatif yang berjalan selama tahun 2024 hingga Desember ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tapi juga berbagai kelompok strategis dan terpinggirkan, termasuk penyandang disabilitas.

Menurut Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, hingga saat ini pihaknya telah menggelar 640 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Bali. "Kegiatan-kegiatan ini telah menyentuh lebih dari 59.705 orang langsung, dan media sosial menjadi sarana penting kami menjangkau 388.980 orang," ujarnya dalam pernyataan tertulis pada Kamis, 20 Februari 2025.

Pendekatan edukasi bervariasi mulai dari tatap muka hingga online. Kegiatan offline secara langsung dilakukan melalui program SiMolek, 1-3 km care, edukasi khusus untuk pelajar, mahasiswa, dan komunitas disabilitas. OJK juga berpartner dengan Dinas Pariwisata dalam program edukasi bagi Finalis Jegeg Bagus, dan bekerjasama dengan Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Ganesha dalam Kuliah Kerja Nyata Literasi Inklusi Keuangan (KKN LIK).

Menjawab tantangan era digital, OJK juga menggerakkan kegiatan edukasi secara online melalui platform media sosial seperti Instagram, serta menayangkan iklan layanan masyarakat di radio dan media online lokal. "Di era digital, edukasi online menjadi kunci menggapai audiens yang lebih luas," tambah Puji.

Usaha OJK tidak berhenti pada literasi saja. Langkah konkrit lain dilakukan dengan sinergi peningkatan inklusi keuangan lewat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Langkah ini melibatkan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders terkait. Selama 2024, TPAKD Bali telah menyelenggarakan 952 kegiatan dengan total peserta mencapai 63.508 orang.

"Dengan potensi besar di sektor pertanian yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Bali, kami melalui program K/PSP Pertanian berhasil memfasilitasi akses perbankan. Pembiayaan kepada petani telah mencapai Rp5,7 triliun, dengan pertumbuhan 10,03%," ungkap Puji.

Tak hanya pertanian, dukungan terhadap UMKM juga gencar dilakukan. Kali ini melalui program 'UMKM Bali Naik Kelas', yang mencakup 159 kegiatan dengan 5.643 peserta. Program ini melibatkan literasi keuangan, bimbingan teknis, akses pasar, dan inkubasi UMKM bersama Program Keluarga Harapan (PKH).

Kampanye besar seperti Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) membantu meningkatkan inklusi melalui rekening tabungan/simpanan pelajar yang mencapai 630.877 rekening atau 72,06% dari total pelajar di Bali. Semua ini diharapkan bisa memperkuat kekokohan bidang jasa keuangan di pulau dewata.

Sementara itu, upaya menyelesaikan pengaduan konsumen juga menjadi perhatian OJK. Sepanjang 2024, Kantor OJK Provinsi Bali merespon 481 pengaduan, termasuk penyelesaian sengketa satu kasus di LAPS Sektor Jasa Keuangan. Dari pengaduan ini, 472 telah berhasil diselesaikan, 7 sedang menunggu tanggapan konsumen, dan 2 masih dalam penanganan PUJK.

Untuk mempermudah layanan kredit, OJK juga menyediakan pelayanan penarikan data Informasi Debitur (Ideb) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pada tahun 2024 ini saja, layanan tersebut telah memfasilitasi 9.630 orang, meningkat drastis sebanyak 135,39% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Sinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia, LPS, serta industri keuangan dan asosiasi pelaku usaha terus kami tingkatkan demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor jasa keuangan di Bali secara berkelanjutan," tutup Puji optimis. Dengan strategi yang efektif ini, OJK Bali diharapkan mampu memperkuat literasi dan inklusi keuangan di seluruh pelosok Pulau Dewata.