JAKARTA - Komitmen pemerintah dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terus diwujudkan melalui keberlanjutan program Kredit Usaha Rakyat.
Di tengah dinamika perekonomian nasional, peran KUR dinilai semakin krusial sebagai instrumen pembiayaan yang memberikan akses modal terjangkau bagi jutaan pelaku usaha produktif. Hingga menjelang akhir November 2025, pemerintah memastikan kewajiban pembayaran subsidi bunga KUR tetap berjalan sesuai dengan realisasi penyaluran di lapangan.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembayaran tagihan subsidi bunga KUR telah mencapai Rp 26 triliun hingga akhir November 2025. Angka tersebut setara dengan 67,9 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 38,28 triliun.
Realisasi ini mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan KUR sebagai bagian dari strategi pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
Pembayaran Subsidi Bunga Terus Berjalan
Pembayaran subsidi bunga KUR dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah agar pelaku usaha dapat menikmati pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah. Skema ini memungkinkan UMKM memperoleh akses kredit dengan tingkat bunga terjangkau, sementara selisih bunga ditanggung oleh negara melalui APBN.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pembayaran tagihan subsidi bunga KUR akan terus dilakukan mengikuti realisasi penyaluran kredit tersebut. Menurutnya, mekanisme ini telah dirancang agar berjalan secara berkesinambungan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
“Sementara selisih bunganya dibayar oleh APBN. Dan tentu, ini akan bergulir terus. Untuk pembayaran tagihan subsidi, ini akan terus kita lakukan sesuai dengan realisasi dari KUR-nya itu sendiri,” ujar Suahasil.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kepercayaan perbankan penyalur dan debitur KUR melalui kepastian pembayaran subsidi bunga secara tepat waktu.
Penyaluran KUR Terus Meningkat
Seiring dengan pembayaran subsidi bunga, penyaluran KUR secara keseluruhan juga menunjukkan kinerja yang positif. Hingga akhir November 2025, realisasi penyaluran KUR tercatat mencapai Rp 250,8 triliun. Angka ini setara dengan 87,7 persen dari pagu APBN 2025 sebesar Rp 287 triliun.
Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat pelaku usaha terhadap KUR sebagai sumber pembiayaan utama. Program ini dinilai mampu menjangkau sektor-sektor produktif yang membutuhkan tambahan modal untuk menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi.
Pemerintah memandang peningkatan penyaluran KUR sebagai indikator bahwa kebijakan pembiayaan inklusif masih relevan dan efektif. Dengan dukungan subsidi bunga, risiko pembiayaan bagi pelaku usaha dapat ditekan sehingga mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.
Jutaan Debitur Nikmati Bunga Rendah
Hingga akhir November 2025, fasilitas KUR telah dinikmati oleh sekitar 4,2 juta debitur. Seluruh debitur tersebut memperoleh kredit dengan tingkat bunga relatif rendah, yakni sebesar 6 persen. Tingkat bunga ini dinilai kompetitif dan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis tanpa terbebani biaya pembiayaan yang tinggi.
Selisih antara bunga pasar dan bunga KUR tersebut ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dalam bentuk subsidi bunga. Skema ini menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dalam mendukung sektor riil, khususnya UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Dengan beban bunga yang lebih ringan, pelaku usaha diharapkan mampu mengalokasikan dana untuk ekspansi usaha, peningkatan kualitas produk, serta penciptaan lapangan kerja. Pemerintah pun menilai manfaat ekonomi dari KUR tidak hanya dirasakan oleh debitur, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara luas.
Konsistensi Dukungan APBN
Pembayaran subsidi bunga KUR merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menggunakan APBN sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan ekonomi. Meski realisasi pembayaran baru mencapai sekitar dua pertiga dari pagu anggaran, pemerintah memastikan seluruh kewajiban akan diselesaikan sesuai dengan perkembangan penyaluran kredit.
Kemenkeu terus melakukan pemantauan terhadap realisasi KUR dan pembayaran subsidi bunga agar tetap sejalan dengan perencanaan fiskal. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap UMKM dan keberlanjutan APBN.
Melalui sinergi antara pemerintah, perbankan penyalur, dan pelaku usaha, program KUR diharapkan terus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Konsistensi pembayaran subsidi bunga menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan terhadap program ini.
Dengan realisasi penyaluran yang tinggi dan pembayaran subsidi yang terus berjalan, pemerintah optimistis KUR akan tetap berperan strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dukungan fiskal melalui APBN pun diharapkan mampu memastikan program ini berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi jutaan pelaku usaha di seluruh Indonesia.